Ikhtisar Pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2020
Ikhtisar Pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2020
Sebanyak
215 negara, tanpa terkecuali, sedang menghadapi masa sulit diterpa pandemi
Covid-19. Dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat
lebih dari 20 juta kasus di dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 737
ribu jiwa. Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara
maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar Covid-19. Krisis
perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020,
pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97%, tapi di kuartal kedua kita
minus 5,32%.
Ekonomi
negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17%. Kemunduran
banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk
mengejar ketertinggalan. Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini
sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer
sesaat, harus melakukan re-start, harus melakukan re-booting. Semua negara
mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya.
Pada
usia ke-75 tahun ini, Indonesia telah menjadi negara Upper Middle Income
Country. 25 tahun kedepan, tepat seabad Republik Indonesia akan menjadikan
Indonesia Negara Maju. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia harus melakukan
reformasi fundamental.
Ketika
krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, Pemerintah
telah memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos
tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji; membantu
UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif
berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka;
membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan
sosial dan Program Prakerja. Pemerintah juga melakukan realokasi anggaran dalam
waktu singkat; menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui oleh
DPR menjadi UU No.2 Tahun 2020; bersinergi dengan BI, OJK, dan LPS untuk
memulihkan perekonomian.
Di
tengah Pandemi, reformasi fundamental di sektor kesehatan harus kita percepat.
Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan.
Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta
industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan. Ketahanan dan kapasitas
pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran. Demikian pula
halnya dengan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan
makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri.
Efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan
koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan.
Food
estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya
di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi
menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan
pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk
pasar internasional. Saat ini sedang dikembangkan food estate di Provinsi
Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara, dan akan dilakukan di beberapa
daerah lain. Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta,
dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja.
Upaya
besar juga telah dan sedang dilakukan untuk membangun kemandirian energi. Tahun
2019, Indoensia sudah berhasil memproduksi dan menggunakan B20. Tahun ini
Indonesia memulai dengan B30 untuk menekan nilai impor minyak dalam tahun 2019.
Pertamina telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan D100, yaitu bahan
bakar diesel yang 100% dibuat dari minyak kelapa sawit, yang sedang uji
produksi di dua kilang kita. Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi
petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel per hari.
Hilirisasi
bahan mentah yang lain juga terus dilakukan secara besar-besaran. Batu bara
diolah menjadi methanol dan gas. Beberapa kilang dibangun untuk mengolah minyak
mentah menjadi minyak jadi, dan sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia
yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi. Biji nikel telah
bisa diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan
dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Hal ini akan
memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan
mulai mengurangi dominasi energi fosil. Hal ini akan membuat posisi Indonesia
menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik
dunia, dan produsen teknologi di masa depan.
Ekosistem
nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem
hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif. Fleksibilitas yang
tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian
hukum, antikorupsi, dan demokrasi. Semua kebijakan harus mengedepankan ramah
lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa
dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan.
Di
tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi, BPK secara cepat dan cermat
telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019,
memberikan 36.060 rekomendasi kepada pemerintah, dan memerintahkan penyetoran
ke kas negara senilai Rp1,39 triliun.
Tugas
internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannya
sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional, serta
keanggotaannya pada Independent Audit Advisory Committee di bawah PBB.
Demikian
pula halnya Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era
pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi
e-court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan
terbuka dan tatap muka. Keberhasilan MA tersebut juga berkat dukungan dari
Komisi Yudisial sesuai kewenangannya. Pengusulan calon Hakim Agung, calon hakim
ad hoc Tipikor, dan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial tetap berjalan
lancar. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas
hakim, pemantauan persidangan, investigasi, dan advokasi hakim.
Sepanjang
tahun 2019 hingga Juni 2020, KY telah menangani 1.584 laporan masyarakat dan
merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi.
Kecepatan
dan kecermatan Mahkamah Konstitusi juga sangat patut untuk kita apresiasi. MK
juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan
elektronik untuk melayani masyarakat dalam mencari keadilan.
MK
telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian
undang-undang dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di 2017
menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara. Sepanjang tahun 2019 hingga awal
tahun 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang.
Pada
saat yang sama, perluasan kerja sama di dalam maupun di luar negeri terus
ditingkatkan. MK aktif menginisiasi dan mengkoordinasi berbagai kegiatan di
tingkat regional maupun global agar sistem hukum kita dijadikan rujukan bagi
negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia.