Badan Intelijen Negara

Outlook Perbankan 2013

Jakarta (29/10/2012) - Melambatnya perekonomian dunia telah mendorong pembaruan ekspansi moneter. Resesi yang masih berlanjut di wilayah Euro, ditambah lemahnya pemulihan ekonomi AS, dan perlambatan ekonomi negara berkembang, terutama China, telah berkontribusi kepada perlemahan ekonomi dunia.

Kecenderungan memburuknya situasi perekonomian dunia tercermin dari pertumbuhan GDP dunia yang prediksinya menunjukkan potensi melambat. Prediksi Dana Moneter Internasional (IMF), GDP dunia pada 2012 dan 2013 akan tumbuh lemah di kisaran 3,3% dan 3,6% setelah dilakukan koreksi dari perkiraan sebelumnya, yaitu 3,5% dan 3,9%. Perlambatan ini tentu tidak lepas dari lambatnya perekonomian AS dan Zona Euro yang mulai diikuti oleh China, India, Jepang, dan Korea. Krisis subprime mortgage di AS baru saja usai dengan solusi sementara lewat twist operation, yakni memborong Treasury Bill (T-Bill) lama sebanyak US$ 500 miliar dan menerbitkan T-Bill baru sebesar US$ 700 miliar.  Langkah ini bisa sedikit mengurangi tekanan ekonomi AS. Sementara Zona Euro tengah berjuang keras keluar dari krisis utang negara-negara yang tergabung dalam PIIG’S (Portugal, Irlandia, Italia, Greece, dan Spanyol).

Pada saat yang sama Zona Euro sepakat mem-bail out Yunani sebesar €130 miliar, pasar sementara memang reda. Padahal total beban utang negara-negara PIIG’S mencapai €3,23 triliun. Ekonomi China, India, Jepang, dan Korea Selatan menunjukkan adanya pelemahan sebagai efek lalu lintas barang dan uang yang terkait dengan negara-negara krisis. China sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia telah mengoreksi pertumbuhan ekonominya dari 8% menjadi 7,8% pada 2012 dan terus membaik di 2013. Demikian pula India, telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonominya di 2012 dari 6,2% menjadi 4,9%. Sementara Korea mulai membaik, sedangkan Jepang masih berjuang melawan krisis.

Perburukan ekonomi dunia tidak lepas dari peran sektor perbankan Eropa yang semakin terpuruk karena membeli obligasi negara-negara PIIG’S. Praktis resiko default atas obligasi negara tersebut meningkatkan resiko dana macet di perbankan Eropa dan 25 bank terancam bangkrut karena dananya diobligasi pemerintah negara-negara PIIG’S.

Meningkatnya resiko krisis di kawasan Eropa dan Amerika, secara sistemik telah meningkatkan resiko bisnis perbankan nasional. Seiring dengan perpindahan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pemetaan resiko krisis perbankan menjadi semakin serius. Paling tidak, ada 8 resiko yang perlu diperhatikan industri perbankan, terutama OJK yang setiap saat bisa naik dan juga turun, sesuai kualitas modal dari masing-masing bank. Resiko-resiko tersebut, yakni resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko stratejik, dan resiko kepatuhan.

Berdasarkan riset Bank Dunia, terlihat indeks penyaluran kredit perbankan Indonesia mencapai 210, diikuti perbankan India dengan skor 200, Singapura 170, Malaysia 157, Thailand 135, dan Amerika 110. Aset perbankan nasional mencapai 76,9% dari total aset lembaga keuangan, dengan komposisi pendanaan perbankan nasional sampai Juli 2012 yang mencapai Rp 2.961,4 triliun, yang 94,27% berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan sisanya dari dana antar bank dan dana pemilik, serta afiliasinya. Dari dana tersebut, 64,12% atau Rp 2.470,1 triliun ditempatkan dalam bentuk kredit, 6,91% ditempatkan di SBI, dan 6,91% dalam Surat-Surat Berharga (SSB). Secara umum, kondisi perbankan nasional sampai Juli 2012 masih menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rasio kinerja dalam range memenuhi syarat perbankan yang sehat.

Pada 2011, Bank Indonesia melakukan stress test terhadap Utang Luar Negeri (ULN) sejumlah korporasi AS dan negara-negara PIIG’S dengan dua metode. Berdasarkan posisi Agustus 2011, terdapat 74 korporasi non bank yang memiliki pinjaman dari lembaga keuangan di negara-negara PIIG’S dan USA dengan total ULN sebesar Rp 29,3 triliun (kreditur USA 99,4%) dan dalam negeri Rp 12,03 triliun. Dari stress test pertama untuk melihat likuiditas bank, dengan skenario 50% pinjaman luar negeri korporasi dialihkan menjadi pinjaman dalam negeri, hasilnya terdapat 14 bank yang excess likuiditasnya tidak mencukupi untuk menerima pengalihan tersebut. Apabila skenario ditingkatnya menjadi 100%, maka jumlah alat likuid bank-bank menjadi semakin mengecil.

Stress test kedua untuk melihat dampak terhadap NPL dan CAR perbankan dilakukan terhadap 40 diantara 74 korporasi tersebut, yang laporan keuangannya dapat diakses. Diasumsikan korporasi mengembalikan masing-masing 50% dan 100% dari ULN dan pinjaman dalam negerinya, dimana korporasi terlebih dahulu mengembalikan ULN kemudian mengembalikan pinjaman dalam negerinya. Apabila dana korporasi setelah mengembalikan ULN tersebut lebih kecil dari jumlah pinjaman dalam negerinya, maka korporasi tersebut dianggap gagal bayar dan kredit pada bank dalam negeri dianggap macet.

Berdasarkan data, jumlah ULN ke 40 korporasi tersebut adalah sebesar Rp 23,9 triliun dengan jumlah pinjaman dalam negeri sebesar Rp 7,1 triliun. Dengan asumsi bahwa ke 40 korporasi tersebut harus mengembalikan masing-masing 50% ULN dan pinjaman dalam negerinya, maka terdapat 25 bank yang NPL-nya menjadi diatas 5%, dan terdapat 10 bank yang AR-nya menjadi dibawah 8%. Hasil yang sama diperoleh apabila asumsi pengembalian ditingkatkan menjadi 100% meski rasio permodalan masing-masing bank menjadi lebih kecil sementara angka NPL-nya meningkat.

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa krisis Eropa dan Amerika masih menjadi beban bagi laju pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan krisis tersebut telah menyebabkan industri perbankan di Amerika dan Eropa menghadapi ancaman default yang serius. Berdasarkan stress test, perbankan di regional harus tetap waspada walaupun masih eksis dan tumbuh, terutama perbankan yang memberikan pembiayaan kepada debitor yang memiliki hubungan bisnis dengan negara-negara yang tergabung dalam PIIG’S. Walaupun masih relatif stabil dan bisa memenuhi ketentuan Bank for International Settlement (BIS), kinerja perbankan nasional mulai tertahan. Sepanjang 2012 perbankan nasional diperkirakan masih dapat menjaga kinerja sesuai RKAP, namun pada 2013 krisis AS dan Zona Euro cenderung akan berdampak, walaupun baru tercermin pada penurunan pencapaian target dalam range yang moderat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terhadap otoritas perbankan disarankan agar memperkecil Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) perbankan nasional setara dengan BOPO di negara-negara regional dan mendorong industri perbankan konsisten menjaga kinerja dengan memanfaatkan momentum krisis memasuki pasar-pasar yang kreatif. Di samping itu, perbankan nasional harus ikut andil dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur (pelabuhan, bandara, kereta api, tol) guna membantu men-generate perekonomian dan menciptakan ketahanan ekonomi terhadap krisis. Tentunya dengan tidak meninggalkan sektor-sektor produktif yang selama ini menjadi bottom line fungsi intermediasi perbankan nasional, seperti pertambangan dan energi, makanan dan minuman, industri kimia dan farmasi, industri metal dan elektronika, serta transportasi dan telekomunikasi.(*)