Badan Intelijen Negara
<< Juli 2020 >>
MinSenSelRabKamJumSab
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
  • foto

    GTPPC19 Pertegas Status Bencana Nasional COVID 19

    JAKARTA – Gugus Tugas Percepatanan Penanganan COVID-19 atau GTPPC19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

BIN Dukung Upaya Penanganan Radikalisme di Lingkungan ASN

*BIN Dukung Upaya Penanganan Radikalisme di Lingkungan ASN*

Jakarta – (15/11/2019) Badan Intelijen Negara (BIN) bersama 10 Kementerian Lembaga terkait menyatakan komitmennya dalam memerangi radikalisme yang memicu tindak terorisme di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen tersebut ditunjukan melalui Launching Portal Aduan ASN dan Penandatanganan Surat Keputusan Bersama Penanganan Radikalisme ASN di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa, 12 November 2019.

Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Zaelani menyatakan bahwa penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN ini merupakan bentuk sinergitas serta koordinasi antar kementerian/lembaga untuk menindaklanjuti penanganan khususnya terkait tindakan radikalisme di lingkungan ASN. Keberadaan portal tersebut dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan ASN.

10 instansi yang turut menyusun SKB Penanganan Radikalisme ASN, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Mohamad Nur Kholis Setiawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme A. Adang Supriyadi, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Supranawa Yusuf, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto.

Bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan tersebut perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, para pimpinan lembaga non-kementerian, serta para pejabat pimpinan tinggi yang mewakili kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. (*)