Badan Intelijen Negara
« Mei 2017 »
MinSenSelRabKamJumSab
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
  • foto

    Indonesia Menjadi Tuan Rumah KTT IORA 2017

    Jakarta, (06/03/2017). Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (KTT IORA) yang digelar pada 5 hingga 7 Maret 2017 bertempat di Jakarta Convention Center (JCC).

Kepala BIN: Pembubaran HTI Dibenarkan secara Hukum

Jakarta, (9/5/2017) - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H, M.Si, PhD,berpendapat bahwa upaya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan atas dasar kepentingan nasional.

 

“Eksistensi HTI tidak berlandasan dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD`45 sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat," ujar Kepala BIN , di Jakarta, Selasa, 9 Mei 2017.

 

Lebih lanjut Kepala BIN, menegaskan bahwa secara universal, pertimbangan Kepentingan Nasional, maka dalam Hukum Pidana dengan Hukum Tata Negara selalu berlaku adigium bahwa Aturan Hukum Darurat untuk Kondisi yang Darurat.

 

“Prinsip Clear and Present Danger dapat diterapkan. Sehingga Negara dapat membubarkan HTI demi menjaga keutuhan bangsa dan NKRI," Ujar Kepala BIN.

 

Menurut Kepala BIN, negara menghormati hak-hak warga negara dalam kehidupan berdemokrasi. Kendati demikian, toleransi bukan berarti membiarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tumbuh berkembang. Keputusan pemerintah merupakan langkah yang tepat dalam menyikapi organisasi trans-nasional tersebut. Langkah pemerintah membubarkan HTI memiliki tujuan yang lebih agung, yaitu demi kepentingan nasional.

 

“Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan konstitusi tentu tidak memiliki toleransi terhadap gerakan atau ormas yang anti Pancasila sebagai Dasar Negara RI," ungkap Kepala BIN.

 

Pemerintah secara resmi menyatakan pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tharir Indonesia (HTI) karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembubaran tersebut telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, dalam konferensi pers di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017). Selanjutnya proses pembubaran tersebut akan dilakukan pemerintah melalui pengadilan.

 

Tidak ada unsur arogansi pemerintah terkait pembubaran HTI. Semua prosedur dilakukan berdasarkan sistem demokrasi dengan mengedepankan proses hukum yang berlaku. Sebagai organisasi masyarakat, HTI dinilai tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Peran tersebut telah dijabarkan dan disepakati bersama dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Dengan demikian sudah semestinya organisasi kemasyarakatan di wilayah demokrasi dan kedaulatan Indonesia berpedoman dengan payung hukum tersebut.

 

Langkah pemerintah merujuk pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pasal tersebut dijabarkan bagaimana prosedur pembubaran organisasi masyarakat oleh Pemerintah sebagai berikut :

 

Ayat (1): Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.

 

Ayat (2): Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.

 

(3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

 

Pengajuan pembubaran Ormas berbadan hukum ke pengadilan negeri kemudian dilengkapi dengan bukti penjatuhan sanksi administratif oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Dalam jangka waktu paling lama 60 hari, putusan pengadilan akan dikeluarkan. Selain itu, dalam regulasi tersebut memberi ruang kepada kepada Ormas yang terancam dibubarkan, untuk bisa mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri.

 

Keputusan pembubaran HTI bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam. Sebagai negara demokrasi dan telah tercantum dalam dasar negara Pancasila, secara berdaulat pemerintah menjamin kebebasan beragama. Namun demikian, pemerintah juga patut merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga jika dalam pelaksanaan demokrasi mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI, maka upaya hukum perlu dilakukan.(*)