Badan Intelijen Negara
<< Maret 2019 >>
MinSenSelRabKamJumSab
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  • foto

    Pentingnya Pengelolaan Perbatasan Negara

    Mewujudkan Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menjadi salah satu program prioritas pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Upaya perwujudan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang ada di pelosok daerah, khususnya wilayah perbatasan negara, dalam hal pemenuhan rasa aman dan sejahtera.

Kuliah Perdana Paska Sarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara

Jakarta, (8/9/2014)-Badan Intelijen Negara membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan berkualitas guna menghasilkan output dan outcome yang optimal, efisien, dan efektif. Pemenuhan kebutuhan SDM tersebut diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan paska sarjana di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Demikian pernyataan Kepala BIN Letjen TNI (Pur) Marciano Norman dalam pembukaan kuliah perdana Program Paska Sarjana Intelijen STIN, yang dibacakan oleh Waka BIN Mayjen TNI Erfi Triassunu, di Jakarta, Senin, 8 September 2014.
 
"Penyelenggaraan program paska sarjana bertujuan untuk menghasilkan temuan baru maupaun terobosan di bidang intelijen, sehingga kebijakan yang diambil oleh user dapat lebih akurat dan tepat sasaran,” ungkap Kepala BIN.
 
Lebih lanjut Kepala BIN menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan intelijen negara dalam mengatisipasi ancaman tantangan hambatan dan gangguan kedepan sangat diperlukan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan merupakan sebuah keniscayaan sebagai sarana utama pengembangan kualitas, peradaban dan investasi pembangunan intelijen masa depan. Pengembangan pendidikan patut diimbangi dengan upaya menjunjung tinggi nilai nilai hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan demokrasi. 
 
"Revitalisasi kebijakan pendidikan terus menjadi perhatian pimpinan Badan Intelijen Negara. Salah satu bentuk revitalisasi itu adalah kebijakan pengelolaan sistem pendidikan paska sarjana di STIN, sebagai kawah candradimuka intelijen Negara”, tegas Marciano.
 
Menurut Kepala BIN terdapat lima pokok pedoman untuk menghasilkan insan intelijen visioner, Pertama adalah planning, merupakan langkah awal manajemen informasi berkaitan dengan penyusunan rencana yang mencakup kebutuhan informasi yang spesifik, hinga produk akhir intelijen yang mendukung keputusan dan kebijakan publik. Kedua, collecting yakni pengumpulan bahan informasi mentah baik dari sumber terbuka maupun tertutup untuk dianalisis menjadi produk intelijen. Ketiga, prosessing yakni berkaitan dengan interpretasi atas data informasi dari pengumpulan, penyaringan dan klasifikasi data. Keempat, all source analysis and production, merupakan proses dan evaluasi secara utuh dari data yang tersedia untuk keperluan analisa dan produksi. serta pengolahan data yang tersedia dalam satu kesatuan analisa yang utuh. kelima, desimination merupakan distribusi produk intelijen kepada pengguna atau pengambil kebijakan. 
 
Selain itu, kata Marciano, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, intelijen tetap mengacu pada amanah konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 
"Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas intelijen, diperlukan kecerdasan, keahlian ketrampilan, dan kemampuan yang dapat diperoleh dan diasah melalui metode pendidikan kursus dan sekolah tertentu," tambah Marciano.
 
Kepala BIN juga menjelaskan bahwa kemampuan teoritis juga perlu diimbangi dengan pengalaman empiris di lapangan. Seorang aparat intelijen juga perlu mempedomani nilai dasar yang penting seperti kepercayaan, seorang aparat apabila kepercayaan hilang tidak bisa digunakan dalam sebuah operasi. Kepedulian dan komunikasi, era demokrasi menuntut proses komunikasi yang baik. serta yang tidak kalah penting adalah koordinasi. terlebih saat ini penyelenggaraan intelijen negara telah memiliki payung hukum yang jelas. 
 
Dalam kualiah perdana program pasca sarjana STIN tersebut dihadiri Waka BIN dan sejumlah pejabat teras BIN . (*)