Badan Intelijen Negara
<< Februari 2019 >>
MinSenSelRabKamJumSab
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
  • foto

    Pentingnya Pengelolaan Perbatasan Negara

    Mewujudkan Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menjadi salah satu program prioritas pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Upaya perwujudan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang ada di pelosok daerah, khususnya wilayah perbatasan negara, dalam hal pemenuhan rasa aman dan sejahtera.

Kepala BIN Buka Rakornas Intelijen

Jakarta (12/2/2014) – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI (Purn) Marciano Norman secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)  Intelijen, bertempat di Ballroom Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, 12 Februari 2014. Hadir dalam Rakornas tersebut para  pejabat dan anggota  Komite Intelijen Pusat (Kominpus)  yaitu Kepala Badan Intelijen Kepolisian (Ka BIK), Kepala Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (Ka BAIS TNI), Deputi 1 Kemenko Polhukam, Asintel Panglima TNI, Jamintel Kejagung, Dirjen Kesbangpol, dan para pejabat teras BIN.

Rakornas Intelijen tersebut bertema “Melalui Rapat Koordinasi Intelijen Kita Sinergikan visi dan misi dalam rangka mensukseskan dan menjaga kondusivitas situasi nasional pada Pemilu 2014”. Kepala BIN dalam kata sambutanya mengatakan bahwa kinerja para penyelenggara intelijen negara semakin mendapat apresiasi sekaligus sorotan dari publik secara luas, termasuk dari pimpinan nasional dan lembaga-lembaga pemerintahan negara. 

“Terdapat ekspektasi yang sangat besar bahwa para penyelenggara intelijen negara mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berlangsungnya Pemilu 2014 yang demokratis dan bermartabat. Proses demokrasi yang terjadi tahun 2014 ini akan berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan nasional yang semakin baik ke depan, namun juga sarat dinamika dan akan mendapat respon dari komunitas internasional. Oleh karena itu, kualitas hasil Pemilu 2014 tidak hanya berimplikasi terhadap konstelasi situasi di lingkup nasional, namun juga di lingkup internasional”, tegas Marciano Norman.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BIN juga  menekankan kembali  apa yang menjadi pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Februari 2014, yakni agar pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2004 dan 2009 yang lalu dapat dijadikan pelajaran untuk Pemilu 2014.

“Hal-hal positif yang telah kita lakukan agar dijadikan  referensi yang berharga, dan apabila ada kekurangan atau hal-hal yang negatif supaya dicegah semaksimal mungkin agar tidak terulang”, ungkap Kepala BIN.

Lebih lanjut, Kepala BIN menyampaikan beberapa penekanan yang menjadi arahan  Presiden pada Rakornas Pemilu 2014 antara lain : Pertama, cermati dan evaluasi kerawanan pada Pemilu 2004 dan 2009 lalu. Kedua, pelajari dan kuasai dengan baik semua peraturan serta aturan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Ketiga, pahami kewenangan dan tanggung jawab dari semua pemangku kepentingan agar dapat dihindarkan adanya miskomunikasi dan diskoordinasi. Keempat, lakukan komunikasi intelijen yang efektif guna mencegah berbagai bentuk penyimpangan dan intimidasi terkait penyelenggaraan Pemilu. Kelima, tingkatkan kualitas komunikasi intelijen terhadap komunitas pers dan media massa agar dapat memberikan penyiaran yang akurat dan konstruktif. Keenam, berikan bantuan secara maksimal dari aspek intelijen kepada jajaran pemerintah pada berbagai level agar dapat proaktif dalam mendukung penyelenggaraan pemilu. Ketujuh, berikan dukungan intelijen secara maksimal pada jajaran pemerintahan dan penyelenggara Pemilu, khususnya dalam menjamin kelancaran distribusi logistik serta kelancaran pelaksanaan saat pemilihan. (*)