Kepala BIN: Intelijen Dituntut Mampu Mengaplikasikan Smart Intelligence

Jakarta (30/7/2012) - Undang-Undang No.17 Th. 2011 telah memberikan kewenangan yang besar kepada penyelenggara intelijen negara. Di dalam wewenang yang besar tersebut terkandung pula kewajiban dan tanggung jawab yang besar. BIN dan para penyelenggara intelijen negara lainnya dituntut harus mampu mengaplikasikan smart intelligence. Hal ini disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letnan Jenderal TNI Marciano Norman, pada kuliah perdana mahasiswa Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), di Kampus STIN Sentul, Bogor, Senin, 30 Juli 2012.

Smart intelligence, menurut Marciano, adalah suatu intelijen yang positif dan cerdas, memadukan dua kepentingan dasar, yaitu kegiatan operasi intelijen dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, namun juga tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, hukum dan HAM.

Di depan civitas academica STIN,  Kepala BIN juga menegaskan, BIN tidak akan melaksanakan tugasnya dengan menggunakan dan menghalalkan segala macam cara. Tindakan seperti itu justru menimbulkan adanya stigma negatif dan sikap alergi terhadap intelijen. Sebagian kalangan bahkan menganggap intelijen sebagai “zombie” yang menakutkan atau menjadi ancaman bagi lingkungan.

“Untuk merealisasikan komitmen BIN tehadap pelaksanaan smart intelligence, kompetensi dan profesionalitas personel harus menjadi titik kuat. Hal itu sulit untuk dapat diraih secara instan, melainkan harus disiapkan, bahkan secara dini yaitu sejak awal pengisian kemampuan para calon personel BIN”, tegas Marciano.

Pada bagian lain Kepala BIN menjelaskan, Undang-Undang Intelijen Negara menegaskan penyelenggaraan intelijen negara merupakan lini pertama dari sistem keamanan nasional. Intelijen negara memiliki peran deteksi dini dan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman, serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

“Tugas-tugas intelijen, khususnya BIN, sebagai implementasi dari peran tersebut dari waktu ke waktu, semakin kompleks. Hal tersebut terkait dengan perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional yang tidak hanya melahirkan sejumlah peluang, namun juga spektrum ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional”, ujar Marciano.

Menurut Kepala BIN, ancaman saat ini memiliki sifat asimetrik, mulai dari subversi dan spionase, tindak kriminalitas terhadap perekonomian dan sumber daya alam hingga aktivitas kejahatan lintas negara berupa terorisme, peredaran narkoba dan penyelundupan manusia. Integritas nasional  juga dihadapkan pada ancaman potensial dan faktual, yang bersumber dari aktivitas gerakan separatis, konflik sosial, perilaku kekerasan atas nama agama, serta hal-hal lain yang bermuara pada pelemahan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa.

Tantangan, gangguan, hambatan, dan ancaman bangsa, lanjut Marciano,  bertransformasi dalam makna, watak dan wujudnya, semakin luas, kompleks, halus dan beragam menjadi multidimensional. Keberhasilan kerja-kerja intelijen penyelenggaraan intelijen negara, termasuk BIN, sebagai lini pertama sistem keamanan nasional, akan sangat krusial bagi keberlangsungan kepentingan dan keamanan nasional.

Dalam kuliah umum mahasiswa STIN tahun ajaran 2012/2013 tersebut, Kepala BIN berharap  para mahasiswa dapat bertumbuh kembang menjadi agen-agen dan analis-analis intelijen yang mahir dan menguasai berbagai pengetahuan, serta teknik dan taktik intelijen.

“Lulusan STIN nantinya tidak hanya mumpuni di bidang intelijen dari aspek keilmuan, namun juga memiliki karakter yang ulet, tangguh, rela berkorban dan kreatif dalam melaksanakan tugas, serta mencari berbagai alternatif cara bertindak yang mungkin bagi pencapai keberhasilan”, pinta Kepala BIN (*).