Badan Intelijen Negara
<< September 2019 >>
MinSenSelRabKamJumSab
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
  • foto

    Pentingnya Pengelolaan Perbatasan Negara

    Mewujudkan Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menjadi salah satu program prioritas pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Upaya perwujudan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang ada di pelosok daerah, khususnya wilayah perbatasan negara, dalam hal pemenuhan rasa aman dan sejahtera.

Waspada Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Fintech Ilegal

Jakarta (19/08/2019)- Industri jasa keuangan mengalami inovasi yang sangat signifikan sejalan dengan berkembang pesatnya teknologi digital saat ini. Inovasi jasa keuangan yang telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan menjadi perbincangan hangat saat ini adalah financial technology (fintech). Perkembangan fintech mempermudah transaksi keuangan khususnya bagi para pengguna. Di sisi lain, rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dapat diunggah secara online baik foto maupun identitas lainnya. Maka itu, masyarakat perlu mewaspadai dan meliterasi dirinya agar lebih berhati-hati dalam pemanfaatan fintech. 

Di Indonesia sendiri, fintech telah berkembang sejak tahun 2005-2006. Meskipun masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain seperti Tiongkok, Hong Kong dan India, perkembangan fintech di Indonesia sangat signifikan. Hal ini terbukti dari meningkatnya perusahaan penyedia jasa fintech dari sekitar 140 perusahaan pada 2017, menjadi 268 perusahaan dengan jumlah outstanding pinjaman per Juni 2019 sebesar Rp8,501 triliun. Berdasarkan data OJK, sampai bulan Januari 2019, penyaluran pinjaman fintech mencapai Rp25,92 triliun. Jumlah penyaluran tersebut naik 14,36% dari awal tahun 2018 yang tercatat senilai Rp22,67 triliun. 

Tidak semua perusahaan fintech terdaftar di OJK. Mereka yang tidak terdaftar akan bebas memainkan harga dan bunga pinjaman. Misalnya, peraturan OJK terkait bunga adalah maksimal 0,8% per hari, hal ini bisa ditingkatkan sampai 5% perhari oleh para perusahaan fintech illegal dengan berbagai modus. 

Pemerintah sudah memiliki payung hukum terhadap pinjaman online (fintech). Ada Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech pinjaman pada Desember 2016, Peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016, serta RPP PSTE (Revisi Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik), dan RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi). 

Dalam melakukan pengawasan di lapangan, terdapat Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, yang terdiri dari Kominfo, OJK, Polri, BKPM, Kementerian Koperasi dan UKM, Kejaksaan, dan Kementerian Perdagangan untuk mengawasi secara ketat perusahaan-perusahaan fintech illegal. Perusahaan fintech legal pun diawasi sehingga dapat dievaluasi dan izinnya akan dicabut kalau melanggar. 

Perusahaan fintech di Indonesia saat ini memiliki aturan-aturan yang berbeda terkait data yang dibutuhkan dari konsumen. Oleh karena itu, jika RUU PDP sudah berjalan, akan semakin mudah menyetarakan peraturan pada semua fintech di Indonesia. Credit scoring atau penilaian terhadap pengajuan pinjaman seseorang adalah salah satu hal yang sering disalahgunakan. Credit Scoring akan menganalisa apakah seseorang berhak atau tidak dilihat dari berapa kali melakukan panggilan keluar, barang apa saja yang selama ini dibeli, dan sebagainya. 

Kepada pemilik data (konsumen) harus memahami risiko pemberian data (keterkaitan dengan tujuan layanan dan pihak lain yang menerima data), paham terhadap data yang diberikan, dan melindungi data pribadi dengan tidak mengupload data pribadi ke medsos. Apabila RUU PDP sudah disahkan, Pemerintah memilki instrumen dalam membatasi perilaku perusahaan keuangan untuk menjualbelikan atau memindahtangankan data baik elektronik maupun manual.  

Untuk itu, masyarakat harus berhati-hati dalam bertransaksi di era digital ini. Teliti betul perusahaan atau aplikasi seperti apa yang bertransaksi dengan anda. Jangan membagikan data pribadi, apalagi mengupload identitas diri, dengan begitu mudah. Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah mensosialisasikan imbauan kepada publik untuk berhati-hati dalam memanfaatkan layanan financial technology atau pinjaman online nakal. Apabila konsumen merasa diteror, bisa melaporkannya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta bukti yang dimiliki. Caranya, melaporkan ke: https://konsumen.ojk.go.id/formpengaduan. Selain itu, ada pula laporan yang disampaikan melalui situs aduankonten.id dan melalui Twitter @aduankonten. (*/disarikan dari pelbagai sumber)